DEMOCRAZY

Saya buta politik. Hanya tahu dari media atau omongan kawan-kawan saya yang orang kuliahan dan aktivis politik. Walau begitu kalo ada obrolan politik
yang lagi hot, saya selalu menyimaknya dengan antusias. Itung-itung buat nambah wawasan biar ndak dibilang kampungan.

Suatu sore di teras depan rumah saya, beberapa kawan berkumpul sekedar ngomong ngalor kidul tentang berbagai hal. Kami memperbincangkan bermacam issue yang lagi aktual di masayarakat disertai guyonan-guyonan yang kadang tidak bermutu. Entah mengapa obrolan kami kemudian masuk ke ranah politik. Mungkin karena beberapa kawan saya ini memang ada yang bergelut di dunia pemerintahan dan ada pula yang aktif di organisasi yang bersinggungan dengan politik. Dan seperti biasa, saya hanya menjadi pendengar setia sambil sesekali nyeletuk untuk memberi suasana lain dalam perbincangan itu.

Obrolan ini bermula dari perbincangan tentang kisruh pilkades beberapa desa di wilayah kami belakangan ini. Rasa tidak puas dari beberapa kelompok atas penyelenggaraan pilkades dan calon terpilih membuat situasi di akar rumput menjadi sedikit memanas. Gesekan dan benturan pendapat terjadi disana-sini. Bahkan benturan secara fisik juga terjadi walaupun tidak sampai diblow up secara besar-besaran oleh media. Terakhir, menurut kabar yang saya dengar, demo juga dilakukan di kantor DPRD. Bahkan ada yang mogok makan segala. ( Walau saya agak sangsi kalo mereka istiqomah mogok makan beneran. Siapa yang tahu kalo malam hari mereka nyelonong ke angkringan atau warung koboi yang bertebaran di pinggiran jalan...hehehe)

Menurut kacamata saya sebagai orang awam, sebenarnya kisruh yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk pilkades di daerah saya, terjadi karena beberapa peraturan atau perundangan yang mengatur masalah pemilihan ini dibuat kurang matang. Sehingga disana-sini banyak celah yang kabur sehingga memungkinkan pejabat yang berkompeten salah arah dalam menafsirkannya. Hal ini memudahkan pihak lain ( yang merasa dirugikan ) menyerang balik lewat peraturan tersebut. Yang lebih parah lagi, seorang pejabat yang mengurusi masalah ini tidak tahu tentang peraturan atau perundangan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang pns aktif yang notabene tidak bisa ikut mencalonkan diri bisa lolos seleksi pilkades dan akhirnya terpilih. Tentu hal ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat bila suatu saat terbongkar di khalayak.

Itulah juga yang menjadi perdebatan dua orang kawan saya dalam perbincangan sore itu. Mas Olip yang lulusan STPDN, seorang staff kecamatan, dengan omongannya yang tegas bersikukuh bahwa pilkakes telah berlangsung dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Sedang Pakdhe Tanto, seorang aktivis yang ikut menentang hasil pilkades di salah satu desa, tetap ngeyel bahwa pilkades berlangsung tidak jujur dan tidak transparan serta banyak peraturan yang dilanggar. Semua punya tafsiran yang berbeda-beda tentang sebuah peraturan.

Saya jadi berpikir bahwa bangsa kita ini sebenarnya belum siap untuk berdemokrasi. Setelah kran kebebasan dibuka sejak era reformasi lalu angin demokrasi bertiup kencang. Pemilihan pemimipin secara langsung disertai label penghormatan terhadap hak asasi manusia terjadi di beberapa sektor. Belum memadainya aturan yang ada serta euforia kebebasan yang berkepanjangan membuat kekisruhan dan kerusuhan mewarnai situsai politik bangsa kita hampir sepanjang tahun.

Pikiran liar saya mendadak muncul dari alam bawah sadar dalam perbincangan itu.

“Wekeke...demokrasi memang bikin pusing. Lebih baik kita kembali ke zamannya simbah-simbah dulu saja. Pakai saja sistem kerajaan atau sejenisnya. Rajanya nanti turun temurun. Kalo orang luar ingin berkuasa ya suksesinya lewat pemberontakan. Nanti akan berlaku hukum alam. Siapa yang kuat dan didukung rakyatlah yang akan berkuasa. Seperti Ken Arok, Raden Wijaya, Raden Patah ataupun Sultan Hadiwijaya yang misuwur-misuwur itu. Energi kita akan terfokus dengan jelas tanpa munafik dibalik embel-embel demokrasi....?!”

Semua yang hadir terhenyak. Tidak ada tanggapan lebih lanjut. Hari mulai menginjak Maghrib. Perbincangan itupun terhenti dengan demokrasi masih menghantui pikiran masing-masing.

Yap...demokrasi memang hantu. Bukankah konon kata orang cikal bakalnya adalah syaiton si laknatullah. Setan berani menentang tuhan saat diminta sujud kepada Adam dan Hawa sedang yang lain tunduk dan patuh. Lihatlah sekarang. Demokrasi hampir menghantui setiap elemen bangsa ini. Setiap hari kata itu muncul dalam perbincangan dan pikiran kita seakan menjadi beban berat yang tak ada habis-habisnya.

Demokrasi yang membikin gila. Atau memang benar-benar telah menjadi DEMOCRAZY ?!

Salam...

Giant,29-02-08